Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menegaskan bahwa batas waktu 17 Oktober 2026 bersifat mutlak. Tidak ada lagi penundaan untuk gelombang kedua produk yang wajib bersertifikat Halal.
Bagi industri vape Indonesia, ini adalah peringatan keras. Banyak brewer dan produsen sebelumnya berasumsi bahwa produk tembakau dikecualikan dari kewajiban ini. Tapi fokus BPJPH kini bergeser ke bahan bakunya: konsentrat flavor, pemanis, dan aditif kimia yang menjadi komponen e-liquid yang dijual di vape shop seluruh nusantara.
Flavor Kini Wajib Halal
Kamu mungkin mendengar informasi yang simpang siur soal kewajiban Halal untuk vape. Perbedaannya ada pada klasifikasi produk.
Produk jadi: E-liquid saat ini diregulasi oleh BPOM sebagai “Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya” (HPTL).
Bahan baku: Konsentrat flavor (HS 3302.10.90) diklasifikasikan sebagai Bahan Kimia Industri atau Aditif Pangan.
Berdasarkan regulasi baru, semua produk kimia dan aditif yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat Halal sebelum Oktober 2026. Kalau seorang brewer menggunakan flavor yang belum bersertifikat, produk akhirnya tidak bisa dipasarkan ke jaringan ritel atau ditampilkan sebagai produk yang patuh regulasi setelah 2026.
Mengapa Sinergi Ini Penting bagi Brewer
Koordinasi terbaru antara BPJPH (Halal), BPOM (Keamanan), dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) telah mengintegrasikan kepatuhan Halal langsung ke dalam proses registrasi keamanan yang sudah ada.
Harmonisasi Kode HS: Pemerintah kini menggunakan kode HS untuk secara otomatis memicu persyaratan Halal di perbatasan bea cukai.
Pengawasan terpadu: BPOM semakin sering meminta bukti asal bahan (hewani atau nabati) dan kandungan alkohol dalam dossier teknis untuk aditif terkait vape.
Pemblokiran SKI: Jika konsentrat flavor ditandai sebagai aditif pangan tapi tidak memiliki registrasi Halal, BPOM bisa menolak menerbitkan Surat Keterangan Impor (SKI) yang wajib ada, dan kiriman kamu tertahan di perbatasan.
Pendekatan “Tunggu dan Lihat” Sangat Berisiko
Dengan pemerintah yang sudah menyatakan tidak ada perpanjangan waktu, risikonya bersifat struktural bagi brewer dan pemasok flavor.
Tanpa keselarasan kode HS yang benar dan registrasi Halal melalui portal SIHALAL (RSHLN), flavor akan disita di bea cukai.
Brewer yang bergantung pada pemasok flavor global yang tidak patuh akan mendapati resep rahasia mereka tidak bisa diproduksi secara legal setelah Oktober 2026.
Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, aditif yang tidak patuh bisa diperlakukan sebagai pelanggaran keamanan, berujung pada penarikan produk dan masuk daftar hitam produsen.
Manajemen Risiko
Persimpangan antara Halal (BPJPH), Keamanan (BPOM), dan Cukai (Bea Cukai) adalah labirin regulasi yang kompleks. Di PT Arkadia Solusindo Grups, kami spesialis dalam menjembatani inovasi flavor global dengan regulasi lokal.
Audit Kepatuhan Terpadu kami mencakup:
Tinjauan Dokumentasi Teknis: Kami mengaudit COA dan MSDS kamu terhadap Daftar Zat Terlarang BPOM 2025 dan persyaratan keterlacakan Halal untuk mengidentifikasi celah sebelum pengiriman.
Manajemen Halal Gateway: Kami mengelola proses Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) untuk memastikan sertifikat internasional kamu diakui oleh BPJPH.
Optimasi Kode HS: Kami memastikan flavor kamu diklasifikasikan dengan benar untuk melewati Jalur Merah dan meminimalkan denda pajak dan bea masuk.
Masa “tunggu dan lihat” sudah berakhir. Di pasar Halal terbesar di dunia, registrasi proaktif adalah satu-satunya cara untuk melindungi merek kamu.
