Keamanan Vape vs. Pencampuran Narkoba: Kenapa Larangan Tidak Akan Menghentikan Temuan BNN

Ketika Kepala BNN Suyudi Ario Seto menyampaikan usulan larangan perangkat vape dalam Rancangan Undang Undang Narkotika dan Psikotropika kepada Komisi III DPR pada 8 April 2026, argumennya bertumpu pada satu temuan. Uji laboratorium terhadap 341 sampel liquid vape menunjukkan 11 di antaranya mengandung sintetik kanabinoid, satu mengandung metamfetamin, dan 23 mengandung etomidate, sebuah anestesi yang baru saja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II.

Temuan itu nyata. Tidak ada satu pun pelaku industri vape yang sah membantahnya. Yang dipersoalkan adalah kesimpulannya, yaitu bahwa adanya narkoba dalam sebagian sampel liquid membenarkan pelarangan perangkat vape secara menyeluruh. Kesimpulan ini hanya bisa berdiri jika Anda memperlakukan tiga masalah yang sepenuhnya terpisah sebagai satu masalah. Pencampuradukan inilah inti dari sebuah argumen yang akan mematikan industri yang sah, menghapus pendapatan pajak negara sebesar Rp2,65 triliun per tahun, dan sama sekali tidak menghentikan peredaran narkoba.

Tiga Masalah Inti

Sebelum apa pun, berikut gambaran utuhnya dalam satu tempat.

Keamanan Perangkat	Kegagalan kelistrikan dan perangkat keras	Standar SNI dan UL 8139	Sertifikasi produk dan kontrol impor
Keamanan Liquid	Formulasi kimia	PerBPOM 18/2025	Uji laboratorium dan keterbukaan bahan
Pencampuran Narkoba	Aktivitas kriminal	Undang Undang Narkotika	Penegakan hukum dan ketertelusuran rantai pasok

Setiap masalah punya penyebab berbeda. Setiap masalah punya solusi berbeda. Tidak ada satu pun yang memerlukan pelarangan kategori produknya. Mari kita bahas satu per satu.

Keamanan Perangkat

Perangkat vape adalah produk elektronik konsumen. Di dalamnya ada baterai lithium-ion, elemen pemanas, dan pada perangkat yang teregulasi, papan sirkuit dengan fitur keamanan. Seperti produk elektronik konsumen lainnya, ia membawa risiko keamanan jika dibuat dengan buruk atau digunakan secara keliru.

Mechanical mod adalah perangkat tanpa regulasi yang tidak memiliki papan sirkuit, chip, maupun proteksi keamanan. Ketika tombolnya ditekan, baterai langsung mengalirkan daya ke coil tanpa kontrol elektronik, sehingga risiko seperti korsleting atau ledakan baterai bisa terjadi. Vape mod yang teregulasi menghadirkan papan sirkuit dan chipset untuk mengontrol keluaran daya, termasuk proteksi korsleting, pemantauan suhu berlebih, dan pemutusan otomatis saat tegangan rendah.

Standar UL 8139 mengevaluasi keamanan sistem kelistrikan, pemanas, baterai, dan pengisian daya pada perangkat vape. Perlu ditegaskan secara eksplisit bahwa UL 8139 tidak berlaku untuk bahan habis pakai seperti e-liquid, wick, dan partikel lainnya, serta tidak mempertimbangkan efek fisiologis maupun psikologis dari bahan habis pakai apa pun yang digunakan bersama perangkat.

Pemisahan ini ada di dalam standar regulasinya sendiri karena para insinyur yang menyusun kerangka keamanan perangkat paham bahwa baterai yang terlalu panas adalah persoalan rekayasa perangkat keras. Hal itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ada di dalam liquid. Solusinya adalah sertifikasi produk, kontrol impor, dan penegakan standar. Ini sudah berjalan dan tidak ada hubungannya dengan temuan pencampuran liquid oleh BNN.

Keamanan Formulasi Liquid

Keamanan liquid sepenuhnya terpisah dari keamanan perangkat dan mencakup dua hal yang berbeda.

Yang pertama adalah keamanan senyawa perisa. Inilah kekhawatiran di balik diskusi popcorn lung dan di balik klasifikasi senyawa CMR. Hal ini diatur oleh PerBPOM 18/2025, yang mewajibkan keterbukaan bahan secara penuh kepada BPOM dan uji keamanan aditif yang terverifikasi laboratorium sebelum produk masuk pasar. Regulasinya sudah ada. Kerangkanya sudah benar. Solusinya adalah implementasi, bukan pelarangan.

Satu klarifikasi soal popcorn lung perlu disampaikan di sini. Diacetyl, senyawa perisa yang dikaitkan dengan bronchiolitis obliterans pada pekerja pabrik, terhirup dalam konsentrasi kerja yang sangat tinggi selama bertahun tahun paparan terus menerus. Sampai saat ini, belum ada kasus klinis bronchiolitis obliterans yang terkonfirmasi dan terbukti secara definitif berkaitan dengan vaping nikotin pada konsumen. Keterkaitan antara vaping dan popcorn lung masih bersifat teoretis dan kehati hatian, bukan terkonfirmasi secara klinis. Ini perbedaan penting ketika industri sedang memperjuangkan regulasi yang proporsional.

Kekhawatiran liquid yang kedua adalah munculnya senyawa berklasifikasi CMR dalam konsentrat perisa di pasar Indonesia. Uji GC-MS terhadap sampel lokal menemukan senyawa termasuk diphenyl oxide dan estragol yang dilarang di pasar ekspor yang teregulasi. Ini adalah masalah formulasi dengan solusi formulasi. Pengujian, dokumentasi, dan reformulasi di mana senyawa terlarang ditemukan. PerBPOM 18/2025 adalah mekanisme yang tepat. Larang senyawa terlarangnya, bukan produknya.

Pencampuran Narkoba

Inilah masalah yang disampaikan BNN kepada Komisi III DPR. Masalahnya nyata. Tetapi ini juga masalah yang sepenuhnya berbeda dari dua hal di atas.

Pencampuran narkoba berarti seseorang mengambil produk legal dan menambahkan zat ilegal ke dalamnya. Ini adalah metode peredaran narkoba. Pengedar narkoba sudah memakai hampir setiap format produk konsumen sepanjang sejarah. Tidak ada yang mengusulkan pelarangan air minum kemasan hanya karena narkoba pernah dilarutkan ke dalamnya.

Paralel internasional yang paling dekat adalah krisis EVALI di Amerika Serikat pada 2019. CDC menyimpulkan bahwa vitamin E acetate, yang dipakai untuk mengencerkan kartrid vape THC pasar gelap, sangat terkait dengan wabah EVALI. Vitamin E acetate ditemukan di paru paru pasien EVALI, termasuk pada seluruh 29 pasien dalam studi November 2019 dan 48 dari 51 pasien dalam studi Desember 2019, tetapi tidak pada satu pun dari 99 partisipan sehat dalam kelompok pembanding. Dari 2.506 kasus EVALI yang dilaporkan, 80% melaporkan penggunaan THC dan 35% melaporkan penggunaan THC secara eksklusif. Wabah ini didorong oleh kartrid narkoba ilegal, bukan oleh produk e-liquid nikotin.

Pemerintah federal Amerika Serikat tidak melarang perangkat vape. Mereka mengidentifikasi zat pencampur spesifik dalam produk ilegal spesifik dan mengejar rantai pasok ilegal yang bertanggung jawab. Beberapa negara bagian AS, termasuk Massachusetts, Michigan, dan New York, sempat memberlakukan larangan darurat di tengah kepanikan awal 2019. Larangan itu dicabut ketika bukti menjadi jelas bahwa penyebabnya adalah vitamin E acetate dalam kartrid THC ilegal, bukan perangkat vape atau liquid nikotin. Pelajarannya adalah bahwa kebijakan yang didorong kepanikan dan berdasarkan bukti yang dicampuradukkan menghasilkan keputusan buruk yang akhirnya harus ditarik kembali. Indonesia punya keuntungan bisa melihat pelajaran itu lebih dulu sebelum membuat kesalahan yang sama.

Angka BNN Perlu Konteks

Dari 341 sampel yang diuji, 11 mengandung sintetik kanabinoid, satu mengandung metamfetamin, dan 23 mengandung etomidate. Itu berarti 35 sampel dari 341, atau tingkat positif sedikit di atas 10%.

Yang tidak dijelaskan BNN adalah bagaimana 341 sampel itu dipilih. Audit acak terhadap liquid vape ritel di toko toko Indonesia akan menghasilkan tingkat positif yang sangat berbeda dibandingkan pengumpulan sampel yang ditargetkan dari sumber sumber mencurigakan atau yang ditandai oleh intelijen penegak hukum. Perbedaan antara dua metodologi pengambilan sampel ini adalah perbedaan antara masalah industri yang sistemik dan masalah rantai pasok kriminal yang tertarget. Perbedaan ini sangat penting bagi proporsionalitas respons regulasi.

Tingkat positif 10% dalam sampel penegakan hukum yang tertarget bukanlah bukti bahwa 10% pasar vape Indonesia mengandung narkoba. Itu adalah bukti bahwa pengedar narkoba beroperasi di bagian bagian rantai pasok yang memang sudah berada dalam kecurigaan. Itu urusan penegakan hukum, bukan dasar untuk pelarangan industri.

Etomidate Secara Khusus Perlu Kejelasan

Etomidate adalah anestesi yang digunakan dalam prosedur medis untuk induksi anestesi umum. Klasifikasinya yang baru sebagai narkotika golongan II di Indonesia berarti kehadirannya dalam produk liquid adalah persoalan kriminal serius yang membawa hukuman berat.

Respons industri terhadap etomidate dalam temuan BNN tidak seharusnya bersifat defensif. Sebaliknya, harus proaktif. Serukan secara eksplisit agar etomidate dimasukkan secara khusus ke dalam panel uji GC-MS wajib untuk semua produk liquid. Serukan hukuman maksimal bagi produsen atau pemasok mana pun yang ditemukan memiliki etomidate dalam rantai pasoknya. Kehadirannya adalah pencampuran kriminal yang disengaja. Membedakan diri secara lantang adalah bentuk pengawasan diri yang justru membangun kredibilitas regulasi.

Pertanyaan soal Gerbang Menuju Narkoba

BNN dan para pegiat kesehatan masyarakat yang menentang vaping sering mengangkat kekhawatiran perilaku, yaitu bahwa vaping menuntun penggunanya ke narkoba yang lebih keras atau kembali ke rokok. Ini argumen yang populer dan sudah berkali kali dibantah. Mari kita bantah lagi.

Argumen gerbang ini sudah diuji secara luas dalam literatur penelitian. Bukti yang ada tidak mendukung adanya hubungan kausal antara vaping produk nikotin dan peralihan ke penggunaan narkoba ilegal. Anak muda yang bereksperimen dengan berbagai zat cenderung mencoba banyak hal terlepas dari mana yang lebih dulu. Korelasi antara vaping dan penggunaan zat lain dalam survei mencerminkan faktor risiko bersama dalam populasi, bukan efek gerbang farmakologis dari vaping nikotin itu sendiri.

Soal apakah vaping menuntun kembali ke rokok, bukti dari Inggris dan Selandia Baru yang dikutip dalam artikel lain di situs ini justru menunjukkan kebalikannya. Vaping adalah alat berhenti merokok yang efektif pada tingkat populasi. Menariknya dari pasar justru mendorong mantan perokok untuk kambuh, bukan menjauhkan mereka dari nikotin.

Pendapatan Pemerintah Sendiri yang Dipertaruhkan

Inilah argumen yang cenderung menarik perhatian kementerian kementerian yang paling menentukan dalam sebuah keputusan regulasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia melaporkan bahwa penerimaan cukai vape mencapai Rp2,65 triliun, sekitar USD 165 juta, pada 2024, menandai kenaikan tahunan sebesar 43,7% dari Rp1,84 triliun pada 2023. Para pejabat memproyeksikan penerimaan pajak vape akan terus tumbuh untuk waktu yang cukup lama. Ekspor vape melonjak dari USD 289 juta pada 2023 menjadi USD 324 juta pada 2024.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa 50% penerimaan dari pajak rokok elektrik akan digunakan untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Larangan total atas perangkat vape menghapus penerimaan ini. Kementerian Keuangan, yang telah bertahun tahun membangun kerangka cukai untuk rokok elektrik dan memproyeksikan pertumbuhan penerimaan yang berkelanjutan, akan kehilangan Rp2,65 triliun per tahun beserta industri ekspor yang sedang berkembang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan kehilangan basis pajak yang tumbuh 43,7% hanya dalam satu tahun.

Inilah konflik internal pemerintah yang dimunculkan oleh usulan BNN. BNN adalah lembaga penegak hukum yang mengajukan rekomendasi yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan penerimaan Kementerian Keuangan. Komisi III DPR, yang mengawasi penegakan hukum, mendorong usulan yang membawa konsekuensi fiskal signifikan, padahal hal itu berada dalam yurisdiksi komisi lain.

Kenapa Larangan Justru Memperburuk Masalah Narkoba

Argumen yang paling penting adalah argumen yang terasa berlawanan dengan intuisi, tetapi secara faktual benar.

Industri vape yang teregulasi, dengan keterbukaan bahan yang wajib dan rantai pasok yang terdokumentasi, justru merupakan infrastruktur yang membuat pencampuran narkoba bisa terdeteksi dan ditindak secara hukum. Ketika setiap batch liquid memiliki profil senyawa yang terdokumentasi, produk yang mengandung sintetik kanabinoid atau etomidate bisa diidentifikasi, dilacak hingga ke sumbernya, dan dijadikan dasar penuntutan pidana.

Ketika industrinya dilarang, infrastruktur itu hilang.

Australia menunjukkan hal ini dalam skala yang lebih kecil setelah pengetatan kebijakan resep dokter pada 2024. Pasar yang patuh menyusut dan pasar gelap tumbuh pesat untuk mengisi kekosongan. Hasil bagi kesehatan masyarakat justru lebih buruk, bukan lebih baik.

Larangan vaping tidak menghapus peredaran narkoba. Yang dihapus justru infrastruktur regulasi yang membuat peredaran narkoba lewat liquid vape bisa terdeteksi.

Apa yang Seharusnya Dituntut Industri

Industri tidak membutuhkan larangan. Industri membutuhkan kursi di meja perundingan.

Secara konkret, industri seharusnya menyerukan pembentukan kelompok kerja bersama yang melibatkan BNN, BPOM, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan uji laboratorium wajib sebagai syarat masuk pasar bagi produk liquid vape. Syarat ini disertai sanksi pidana bagi produk mana pun yang ditemukan mengandung narkotika, serta ketertelusuran penuh yang mengaitkan setiap batch produk dengan bahan bahannya dan dengan produsennya.

Kerangka seperti ini mengubah industri vape yang sah dari korban peredaran narkoba menjadi garda terdepan dalam mencegahnya. Kerangka ini memberi BNN apa yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu rantai pasok di mana produk yang dicampur narkoba bisa diidentifikasi dan ditindak secara hukum. Kerangka ini memberi BPOM keterbukaan bahan yang memang sudah diwajibkan oleh PerBPOM 18/2025. Kerangka ini menjaga aliran penerimaan negara bagi Kementerian Keuangan. Dan kerangka ini memberi industri yang sah kejelasan regulasi yang mereka butuhkan untuk tumbuh.

Anggota Komisi III, Abdullah, sudah menyatakan bahwa usulan ini perlu dikaji secara cermat sebelum keputusan apa pun diambil, demi menghindari potensi dampak ekonomi. Ia menekankan bahwa nasib penghidupan pelaku usaha kecil harus dipertimbangkan. Celah itu sudah terbuka. Industri perlu memanfaatkannya dengan bukti, dengan data, dan dengan tawaran alternatif yang konkret, bukan sekadar menentang apa yang diusulkan BNN.